Materi Masa Orde Baru

MASA ORDE BARU

Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Baru

Q      Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru
1. Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi
            a. Perkembangan Kehidupan Politik Dalam Negeri
            b. Perkembangan Kehidupan Politik Luar Negeri
            c. Perkembangan Kehidupan Ekonomi
2. Mekanisme 5 Tahun Kepemimpinan Nasional

Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi

      Perkembangan Dalam Bidang Politik Dalam Negeri

1.      Penyegaran DPR-GR pada tahun 1968

2.      Penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan dengan cara mengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya

3.      Mengadakan Pemilu

ü  Penyegaran DPR-GR pada tahun 1968

l  Tujuan : untuk menumbuhkan hak hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan kekuatan  yang ada di dalam masyarakat.

l  Komposisi anggota DPR : wakil wakil partai politik dan golongan karya.

ü  Penyederhanaan Kehidupan Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan

¨  Pada tahun 1970 dimulai pengelompokan partai partai politik dan golongan karya

¨  Hasil penyegaran DPR-GR adalah lahirnya 3 kelompok di DPR yaitu :

                        1.Kelompok Demokrasi Pembangunan

                                    - PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba

                        2.Kelompok Persatuan Pembangunan 

                                     - NU,Partai Muslimin Indonesia,PSII,Perti

                        3.Kelompok Organisasi Profesi (Golkar)

                                    - Organisasi Buruh, Pemuda, Tani, Nelayan, seniman, dll

ü  Pemilu

¨  Sesuai dengan Tap MPRS no. XLII/MPRS/1968 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu paling lambat 5 Juli 1971.

1.      Pemilu 3 Juli 1971, diikuti oleh 10 parpol. Golkar meraih kemenangan

2.      Pemilu 2 Mei 1977, sesuai dengan kebijakan penyederhanaan kepartaian maupun keormasan. Diikuti oleh 3 parpol, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemenangnya adalah Golkar

3.      Pemilu 4 Mei 1982, diikuti 3 parpol, pemenangnya Golkar

4.      Pemilu 23 April 1987, diikuti 3 parpol, dimenangkan Golkar

5.      Pemilu 9 Juni 1992, diikuti 3 parpol, dimenangkan Golkar

6.      Pemilu 29 Mei 1997, diikuti 3 parpol, dimenangkan Golkar. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir dari Pemerintahan Orde Baru

      PERKEMBANGAN DALAM BIDANG POLITIK LUAR NEGERI

1. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif

2. Indonesia kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 September 1966

3. Pembentukan ASEAN

4. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia

5. Konsep SEANWFZ

6. Doktrin Kuantan

7. EAEG dan AFTA

8. Normalisasi Hubunngan RI-RRC

9. Rintisan Untuk menjadi Ketua GNB

10.  Kerjasama Ekonomi Asia Afrika

11.  Pengiriman Pasukan Indonesia ke Bosnia

ü  Indonesia Kembali menjadi Anggota PBB

Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ® Indonesia menolak ® 7  Januari 1965 Indonesia keluar PBB (Soekarno) ® Indonesia terkucil ® Indonesia masuk anggota PBB lagi (Soeharto)

ü  Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia

Indonesia mencanangkan Dwikora ® terjadi konfrontasi ® Usaha normalisasi hubungan ® Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966 (Menlu Adam Malik dan Menlu Tun Abdul Razak)

ü  Pembentukan ASEAN

Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ® menjalin kerjasama dengan negara lain ® negara-negara Asia Tenggara ® Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967

Penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menlu:

1.      Indonesia - Adam Malik

2.      Malaysia – Tun Abdul Razak

3.      Singapura – S. Rajaratnam

4.      Philipina – Narsisco Ramos

5.      Thailand – Thanat Khoman

Latar belakang pendirian ASEAN:

1.      Persamaan letak geografis di Kawasan Asia Tenggara

2.      Persamaan nasib dan budaya yang pernah menjadi negara terjajah

3.      Persamaan kepentingan untuk menjalin dari rumpun yang sama.

ü  Konsep SEANWFZ

¨  Untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas, dan netral

¨  Dikenal sebagai ZOPFAN(Zona of peace, fredom, and Neutrality)

¨  Pada 1987 RI juga mengajukan konsep lain yaitu SEANWFZ (Southest Asian Nuclear Weapons free Zones) atau kawasan yang bebas senjata nuklir yang merupakan bagian ZOPFAN

¨  Gagasan Indonesia ini sebenarnya merupakan refleksi dari keinginan Indonesia untuk memertankan peranan yang aktif dalam kancah Regional

ü  Doktrin Kuantan

Invasi RRC ke Vietnam ® Doktrin Kuantan (Indonesia dan Malaysia) ® Vietnam lepas dari Uni Soviet ® stabilitas Asia Tenggara terjaga

ü  EAEG dan AFTA

PM Malaysia mencetuskan EAEG ® Indonesia menolak ® negosiasi ® terbentuk EAEC ® terbentuk juga AFTA

ü  Normalisasi Hubungan RI-RRC

RRC membantu PKI ® Hubungan RI-RRC membeku ® Harga minyak jatuh, Indonesia harus memperluas pasaran ® menjalin hubunganperdagangan dengan RRC ® RRC sudah tidak mendukung PKI ® menjalin hubungan diplomatik dengan RRC

ü  Rintisan untuk Menjadi Ketua GNB

·         Pada tahun 1978 Indonesia ditolak menjadi ketua GNB dengan alasan:

1.      Indonesia sangat pro Barat

2.      Invasi Indonesia atas Timor Timur

3.      Penolakan Indonesia atas PLO yang ingin membuka kantornya di Jakarta

·         Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjadi ketua GNB:

1.      Normalisasi hubungan dengan RRC

2.      Kunjungan ke Uni Soviet

3.      Membantu menyelesaikan masalah Kamboja dengan JIM

ü  Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik

Indonesia keberatan terhadap APEC ® ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi ® Indonesia menghadiri Pertemuan Seattle ® Indonesia mengubah pandangan ® Takut tertinggal dengan negara lain

ü  Pengiriman pasukan indonesia ke Bosnia

Indonesia menjadi ketua GNB ® Perang antara Serbia Kristen dengan muslim Bosnia ® Indonesia menolak mengirimkan pasukan ke Bosnia ® Indonesia berubah pikiran ® Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Bosnia

      PERKEMBANGAN DALAM BIDANG EKONOMI

Pada masa orde baru, pemerintah mencanangkan program Pembangunan Nasional yang disebut Pelita (Pembangunan 5 tahun), dari Pelita I-Pelita VI

Pelita I (1 April 1969 - 31 Maret 1974)

Tujuan: untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi  pembangunan bagi tahap-tahap selanjutnya

Parasamya Purnakarya Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada daerah yang berhasil dalam pembangunan

Program dari Kabinet II adalah Sapta Krida :

            1. meningkatkan stabilitas politik

            2. meningkatkan stabilitas ekonomi

            3. meningkatkan stabilitas keamanan

            4. meningkatkan kesejahteraan rakyat

            5. meningkatkan pembangunan berdasarkan GBHN

            6. penyempurnaan aparatur negara

            7. pemilu

Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)

o  Sasaran utamanya yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasana, menyejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

o  Dititikberatkan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku

o  Panca Krida

            1. melanjutkan program Pelita I

            2. menyusun Pelita III

            3. menyusun APBN

            4. melaksanakan P4

            5. melaksanakan pemilu

Pelita III (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

      Sasaran utama : pembangunan di sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi

      Menekankan pada Trilogi Pembangunan, isinya :

            1. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

            2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

3. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial

    bagi  seuruh rakyat

¨  Sebelum Pelita III berakhir, Pemilu 1982 menghasilkan MPR RI baru dan Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI, lalu dibentuk kabinet Pembangunan IV

¨  Panca Krida

1.      meningkatkan trilogi pembangunan

2.      meningkatkan pendayagunaan aparatur negara

3.      meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila

4.      melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

5.      melaksanakan pemilu dengan asas luber (langsung, umum, bebas, jujur)

Pelita IV (1 april 1984 - 31 Maret 1989)

      Titik berat: pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri baik ringan maupun berat

      Hasil yang dapat dicapai pada akhir Pelita IV

1. Swasembada Pangan

–        Indonesia berhasil menjadi pengexpor beras terbesar di dunia dan memperoleh penghargaan dari FAO yang diterima oleh Soeharto di Roma pada 14 November 1985

2. Keluarga Berencana

–        Program KB dikoordinasikan oleh BKKBN yang dibentuk pada tahun 1970. Keberhasilan ini juga memperoleh penghargaan dari PBB di bidang kependudukan dan menjadi pilot proyek bagi negara-negara yang mempunyai masalah kependudukan.

3. Rumah untuk keluarga

–        Pelita II : diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

–        Pelita III : peningkatan pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

–        Pelita IV : peningkatan pengembangan program perumahan dan pemukiman di perkotaan

l  Pada 1987, Soeharto yang terpilih menjadi Presiden, serta Soedharmo yang terpilih sebagai wakil presiden membentuk Kabinet Pembangunan IV dengan program kerja Panca Krida yang isinya meliputi:

a.       Trilogi Pembangunan

b.      Mengupayakan peningkatan pendayagunaan aparatur negara yang optimal, dengan dilaksanakan tindakan tegas dari pemerintah bagi oknum yang menyeleweng.

c.       Melaksanakan penataran P-4 dengan simulasi P-4 untuk memasyaratkan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat.

d.      Politik bebas dan aktiif sesuai denan Pancasila dan UUD 1945 dijalankan melalui kerjasama ASEAN, negara-negara Non Blok, dan PBB.

e.       Melaksanakan Pemilu dengan baik dan sukses sehingga dapat dibentuk DPR dan MPR hasil Pemilu.

Pelita V (1 April – 31 Maret 1984)

n  Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta meningkatkan barang-barang ekspor.

n  Sesuai dengan GBHN, PJPT (Pembangunan Jangka Panjang Tahap) I dirampungkan dengan selesainya Pelita V

Pelita VI (1 April-31 Maret 1999)

u menitikberatkan pembangunan yang berhubungan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya

u Pelita VI yang harusnya berakhir pada tahun 1999, harus kandas di tengah jalan dikarenakan di akhir tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi.

    Mekanisme 5 Tahun Kepemimpinan Nasional

n  Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno Menyerahkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

n  Soeharto melaksanakan Supersemar, salah satunya dengan membentuk Kabinet Ampera.

n  Timbul dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto.

n  Sidang MPRS memberikan hasil bahwa pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk menyelesaikan Konflik dan menjaga keutuhan bangsa.

n  Tanggal 7-12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa untuk mengukuhkan penyerahan kekuasaan tersebut, yang menghasilkan Tap MPR no.XXIII/MPRS/1967 pada tanggal 12 Maret 1967 yang isinya :

1.      Mencabut kekuasaan dari Soekarno

2.      Melarang Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang

3.      Menetapkan Soeharto sebagai Presiden

n  Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 menetapkan pengangkatan Soeharto sebagai presiden RI sampai presiden baru hasil pemilu ditetapkan.

n  Setelah dilantik menjadi presiden RI pada 10 Juni 1968, Soeharto membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan dengan program kerja yang disebut Pancakrida yang isinya:

a.       Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi

b.      Menyusun dan melaksanakan Repelita

c.       Melaksanakan pemilihan umum paling lambat 5 Juli 1971

d.      Memulihkan dan keamanan dan ketertiban dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI

e.       Melanjutkan dan menyempurnakan pembersihan secara menyeluruh terhadap aparatur negara di pusat maupun daerah

n  Jadi dapat disimpulkan bahwa orde baru adalah tatanan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

n  Hal-hal yang diperjuangkan Orde Baru

            1. Menghentikan segala bentuk penyimpangan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945

2. Melaksanakan Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur,    baik material maupun spiritual.

            3. Mengabdi pada kepentingan rakyat.

n  Landasan Orde Baru

            1. Ideologi Pancasila

            2. Konstitusional UUD 1945

            3. Operasional: GBHN.